Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel)kembali menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat. Kamis (11/2), pukul 09.58 WIB.

Aksi Walk Out Kembali Terjadi, Hakim Tolak Nota Keberatan Aktivis KAMI Jumhur Hidayat

Suaraindo.com, Jaksel–Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel)kembali menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat. Kamis (11/2), pukul 09.58 WIB.

Dalam persidangan beragendakan putusan sela ersebut, Hakim Ketua Agus Widodo menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Jumhur Hidayat.

Sidang dilaksanakan secara virtual, di mana terdakwa Jumhur Hidayat tetap berada di Bareskrim.

Pada sidang tersebut, Majelis Hakim membacakan putusan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

“Menyatakan nota keberatan kuasa hukum tidak diterima untuk seluruhnya. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Jumhur Hidayat dilanjutkan,” ujar Hakim Ketua Agus dalam persidangan.

Hal tersebut juga sejalan dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang sebelumnya (Kamis 4 Februari 2021), yang meminta Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan eksepsi ataupun nota keberatan yang dilayangkan oleh pihak terdakwa.

Jaksa mengklaim dakwaannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Sementara itu, Oky Wiratama selaku Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan agar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan secara offline dengan menghadirkan kliennya Jumhur Hidayat.

“Apabila pelaksanaan sidang tetap dilakukan secara virtual, dikhawatirkan akan terjadi disinformasi maupun miskomunikasi yang dapat merugikan terdakwa.” Ujar Oky.

Terdakwa Jumhur Hidayat juga menyampaikan bahwa terdapat tahanan lain yang satu tempat dengan yang hersangkutan, tetap bisa melaksanakan sidang secara offline.

Meski demikian, dengan alasan keselamatan dan keamanan bersama, khususnya terdakwa Jumhur Hidayat di masa pandemi ini, Majelis Hakim dengan berat hati tidak dapat mengakomodir permintaan tersebut.

Dengan keputusan tersebut, pukul 10.48 WIB, Tim Kuasa Hukum Terdakwa mengambil sikap Walk Out dan segera meninggalkan lokasi persidangan. Sidang kemudian diskors dan rencananya akan dilanjutkan kembali pada Kamis, 25 Februari 2021.

Diketahui bahwa, sebelumnya pada sidang lanjutan petinggi KAMI, Syahganda Nianggolan dengan agenda pemeriksaan saksi di PN Depok, Kamis 28 Januari 2021, Tim Kuasa Hukum terdakwa memutuskan untuk Walk Out karena saksi tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang.

Sebelumnya, Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain itu, Jumhur didakwa menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian antarkelompok.

“Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” jelas jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Kasus ini bermula pada 25 Agustus 2020, pukul 13.15 WIB, dan 7 Oktober 2020, pukul 08.17 WIB, ketika Jumhur Hidayat menyiarkan berita bohong yang dia lakukan dari rumahnya di Jalan Saraswati, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jaksel. (*)

Tentang Chaviz

Harap cek kembali

Hingga Awal Maret, Program Padat Karya Kementerian PUPR Serap 700 Ribu HOK

Suaraindo.com, Jakarta-Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong daya beli masyarakat, Presiden RI Joko Widodo …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *