Suaraindo.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema subsidi energi untuk LPG 3 Kg tidak akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keputusan ini diambil untuk memastikan subsidi tetap berkelanjutan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga terus memperluas pendataan pengguna LPG 3 Kg melalui sistem digital Merchant Application Pertamina (MAP) yang diterapkan di seluruh pangkalan LPG di Indonesia. Hingga akhir November 2024, sebanyak 57 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem tersebut.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menekankan pentingnya digitalisasi ini untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi lebih transparan. “Dengan tercatatnya pengguna secara digital, memudahkan kami untuk mengetahui siapa saja pengguna LPG 3 Kg hingga berapa kebutuhannya,” ujar Heppy, Selasa (17/12/2024).
LPG 3 Kg saat ini diperuntukkan untuk empat sektor utama, yakni rumah tangga, usaha kecil, petani sasaran, dan nelayan. Di antara sektor tersebut, rumah tangga menjadi pengguna terbesar dengan kontribusi mencapai 85%, disusul usaha mikro sebesar 14%.
“Jumlah konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari hingga November 2024. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah banyak yang melakukan pendaftaran pembelian LPG 3 Kg di pangkalan,” tambah Heppy.
Dengan sistem digital ini, Pertamina Patra Niaga dapat memantau rata-rata pembelian LPG per keluarga secara akurat. Hal ini juga membantu mendeteksi penyalahgunaan subsidi dan memastikan LPG disalurkan sesuai kebutuhan. “Data ini membantu kita melihat jumlah kewajaran pembelian dan rata-rata penggunaan LPG 3 Kg,” jelas Heppy.
Langkah digitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mencegah potensi penyalahgunaan. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara adil dan merata.
